MANGGAR, BELITONGBETUAH. com – Aksi demo para penambang timah di halaman Gedung DPRD Beltim, Senin (19/9) berlanjut ke RDP ( Rapat Dengar Pendapat). RDP tersebut tak berlangsung lama, sebab Bupati Beltim, Burhanudin tidak hadir.
Karena itulah, pendemo menuju kantor Bupati. Hanya saja, kabarnya Bupati dan Wakilnya, ada kegiatan lain, sehingga mereka tak ada ditempat.
Namun para pendemo itu, disambut Sekretaris Daerah, Ikhwan Fahrozi, mewakili Bupati dan Wakil Bupati.
Dalam orasinya di halaman kantor Bupati, Koordinator Lapangan aksi demontrasi para penambang, Dadang mendesak Bupati Belitung Timur dan Gubernur Babel serta Kementrian untuk segera menetapkan WPR.
Ia juga meminta, agar mereka bisa melaksanakan aktifitas pertambangan, sebelum WPR terbit. Kemudian, Bupati juga harus menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat penambang di Beltim tentang perbedaan harga. Karena menurut mereka, harga timah saat ini seperti dipermainkan.
“Kami menekankan bahwa perhatian penambang timah ini lah yang menjadi mata pencaharian kami. Para penambang kecil untuk menghidupi, memberi makan keluarga kami,” katanya.
Karena itulah, kami minta komitmen pemerintah agar segera membuat WPR dan melindungi rakyat kecil yang menjadi penambang dan segala aktifitas penambang timah. Serta meminta APH (Aparat Penegak Hukum) untuk segera menindaklanjuti terkait lahan-lahan yang dikuasai oleh pemodal-pemodal besar yang mengatasnamakan penambang rakyat.
Di samping itu, mereka menghendaki Bupati untuk menyusun dan menetapkan rencana kerja mengenai penambangan timah rakyat, “ Agar kami penambang kecil tidak dipermainkan dengan harga timah,” tandasnya.
Serta, meminta Bupati Beltim agar mendukung pihak kepolisian dan Kejari Beltim untuk mengusut CPCL diwilayah Beltim, dimana kita tahu bahwa banyak CPCL mengatas namakan masyarakat.
“Kami juga menyuarakan petani kelapa sawit mendesak kepada bupati saat ini juga mendorong, kepada pihak PT SWP dan PT SMM agar menstabilkan harga sawit dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah,” pintanya.
“Jadi kami datang kesini mengharapkan bapak Bupati, agar bisa memberikan solusi atau ketenangan kami yang ingin menjalankan pekerjaan,” tambahnya lagi.
Pemda Lagi Berusaha
Sebelum menanggapi tuntutan tersebut, terlebih dulu Ikhwan Fahrozi menjelaskan, Ketidak hadiran Bupati pada hari ini, karena masih berada di Rumah Sakit.
Ia juga menerangkan, suatu kebijakan tidak mungkin ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Serta sebuah kebijakan juga tidak mungkin ditentukan oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati.
Jadi ia meminta tolong kepada para pendemo, untuk memahami hal tersebut. “ Kita akan menindak lanjuti tentang penataan pertimahan di Belitung Timur. Saya pikir ini adalah negara hukum. Kita bekerja pastilah pakai aturan, sepanjang itu memenuhi syarat dan ketentuan, silahkan bekerja untuk anak istri kita di rumah,” imbuhnya.
Ikhwan juga menegaskan,” Kami juga bagian dari kalian, karena uang yang berputar di tempat kita ini adalah untuk ekonomi kita semua,” ujarnya.
Kepada para pendemo, Ikhwan menyampaikan, apa yang disampaikan dirinya, memang tidak akan memuaskan, namun pihaknya akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan koordinator yang mewakili para penambang.
Sebutnya, persolaan ini tidak akan selesai pada hari ini. Akan tetapi, ia menjanjikan, bersama dengan jajaran forkopimda dan dinas terkait akan segera membahasnya. Ada beberapa kewenangan yang ada di pemerintah daerah.
Kemudian, menyangkut harga timah, kata Ihwan, sudah ada peruntukannya, hingga kini kita menunggu kebijakan provinsi maupun pusat mengenai bagaimana mereka menyiapkan hilirisasi timah.
“Saya sebenarnya salah satu dari rekan-rekan sekalian berupaya untuk menelusuri tentang WPR. Saya mencoba untuk menindaklanjuti WPR, namun ternyata ini adalah negara yang punya aturan, kita harus memenuhi syarat-syarat dan aturannya,” terang Ikhwan.
“Kami disampaikan ada anggapan, bahwa ada pemodal besar yang membuat tidak dapat bekerja,” tambahnya lagi.
Untuk itu, ia menghimbau kepada para pendemo, sama-sama menjaga lingkungan dan status kawasan kita, “ Karena kita semua sayang dengan Beltim. Kepada para penambang, mari kita bekerjasama,” pintanya.
Ia melanjutkan, bekerjasama bukan hanya pada timah saja, tetapi dari timah itu kita bisa mereklamasi, sehingga diurai satu bersatu. “ Kami berupaya untuk bersama-sama nanti, kalau pun ada dari komisi yang akan kami undang, biar kita dapat menetapkan sebahu kebijakan,” tuturnya.
Ia juga menyarankan, kalau ingin menambang dengan aman, maka menambangnya harus ditempat aman. “Kita tetapkan dulu, dimana wilayah-wilayah yang punya timah. Aman dan dak de timah percume,” pungkasnya. (Arya)
