MANGGAR, BELITONGBETUAH. com – Dalam Rapat Paripurna, Rabu ( 28/9) di DPRD Kab. Belitung Timur dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Raperda Perubahan APBD Kab. Belitung Timur 2022, Fraksi Nurani Karya Rakyat Indonesia (NKRI) menghimbau kegiatan atau program yang kurang prioritas agar dikurangi untuk mendukung program yang sangat urgent.
Juru Bicara Fraksi NKRI, Haryono Johannes, menyebutkan mereka melihat kegiatan yang diselenggarakan, belum semuanya mampu menjawab berbagai aspirasi maupun usulan pembangunan dari masyarakat. Hal tersebut bukan berarti mengesampingkan atau mengurangi tingkat urgensinya, melainkan semata-mata diakibatkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia.
Dikatakan, APBD digunakan pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan serta memperbaiki perekonomian masyarakat, meningkatkan jumlah investasi masyarakat daerah dan nasional atas potensi daerah tersebut sehingga perekonomian daerah meningkat lagi.
Pemerintah sedang melakukan upaya swasembada pangan khususnya bahan pokok seperti beras, sayuran serta cabai dan bawang yang seringkali muncul sebagai komoditas penyumbang inflasi.
“ Namun kami lihat untuk bidang pertanian ini sangat sedikit sekali program yang mendukung untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok. Contohnya masih kurangnya tenaga penyuluh pertanian ke kelompok tani pada desa- desa yang memiliki potensi dalam pengembangan budidaya pertanian,” paparnya.
Selanjutnya, Fraksi NKRI mengharapkan guna perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19, sektor UMKM dan pariwisata agar dikembangkan. Kami sangat mengapresiasi pemerintah daerah dalam memajukan UMKM yang ada, dengan sering mengadakan acara-acara yang merangkul UMKM untuk ikut serta dalam mendirikan stand dan menjual produk UMKM. Namun perlu diperhatikan perlu pendampingan UMKM yang baru dan masih belajar berkembang.
Strategi pemulihan ekonomi dibidang pariwisata, pengembangan produk pariwisata, dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata, serta pengelolaan infrastruktur pariwisata.
Selain masalah kenaikkan harga-harga bahan pokok, BBM, yang menyebabkan inflasi, adapun masalah yang sering muncul yaitu kesempatan kerja dan pengangguran terbuka. Sehingga, Fraksi NKRI sangat menghargai dan mendukung Job fair ( bursa kerja) yang sering diadakan pemerintah daerah. Hanya saja, bagaimana dengan para pencari kerja yang belum memiliki keahlian dan juga ijazah perguruan tinggi.
“ Untuk itu kami mengharapkan Dinas terkait agar dapat membuka program-program pelatihan keahlian bagi masyarakat,” imbuhnya. (Arya)
