TANJUNG PANDAN, BELITONGBETUAH. com – Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengawasan dan pemantauan penugasan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Vina Cristyn Ferani dalam pandangan umum Fraksi DPRD Kabupaten Belitung terhadap Penyampaian Raperda Tentang APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023, dalam Rapat Paripurna, Senin ( 3/10).
Pada kesempatan itu, Vina menyebutkan Fraksi PDIP mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Belitung terhadap pencapaian 3 besar Sesumatra dalam penanganan pengendalian inflasi daerah, yang telah dilakukan penilaian oleh TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera pada Tahun 2022.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan anggaran atau dana apapun yang dialokasikan kepada Dinas Kesehatan harus dapat dimanfaatkan dan aktif dalam penanganan penyakit di lingkungan masyarakat, sebelum terjadi korban, karena pencegahan lebih baik dari pada mengobati.
Sebab alokasi anggaran yang direncanakan pada bidang kesehatan tahun 2023 Sebesar Rp. 269.704.711.972. “ Tentunya anggaran tersebut bukan anggaran yang sedikit. Karena itu lah, kami minta agar kemudahan dalam sistem pengelolaan manajemen dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang dianggap kurang bisa lebih ditingkatkan. Jangan hanya menjadi slogan, tetapi haruslah direalisasikan dengan maksimal,” papar Vina.
Selanjutnya, mengenai pengelolaan aset, hendaknya Pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan asset dan pengelolaannya yang sampai sekarang masih belum terselesaikan dengan tuntas. Seperti kelanjutan normalisasi sungai untuk pencegahan banjir dan tindak lanjut permasalahan asset lahan Perumnas agar segera diselesaikan dengan tidak menunda-nunda waktu lagi terhadap penyelesaiannya.
Mengenai tingkat pencapaian target sasaran RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018-2023, kinerja keuangan dalam pengelolaan APBD pada setiap program-program yang direncanakan oleh setiap OPD-OPD, hendaknya pemerintah dapat melakukan solusi atau inovasi dalam hal pencapaian target peningkatan APBD.
Fraksi PDI Perjuangan juga memberi catatan terhadap lemahnya perekonomian masyarakat pada masa sekarang ini, yang diakibatkan dari dampak kenaikan berbagai macam kebutuhan pokok dan kenaikan BBM dimasyarakat. Untuk itu, meminta kepada Pemerintah, agar dapat memberikan solusi yang tepat dan bermanfaat. Bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dan Pelaku UMKM, sehingga mereka dapat meningkatkan kembali taraf hidup serta kelangsungan usaha mereka.
Terhadap program-program yang telah direncanakan dalam Urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang pada pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk peningkatan PAD, seperti salah satunya pada program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minun (SPAM), Kami menanyakan sejauh mana progres pembangunan dan pelayanan penyediaan air minum yang telah dilaksanakan dan disalurkan kepada masyarakat.
Untuk anggaran yang telah direncanakan pada RAPBD tahun 2023 sebesar Rp. 17.013.314.779, pada Sektor Pariwisata, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Dinas Pariwisata maupun Pemerintah Daerah, agar dapat segera melakukan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas dibidang pariwisata, dengan menciptakan berbagai program-program yang berkualitas dan inovatif, yang nantinya dapat meningkatkan dan menghidupkan kembali dunia pariwisata yang pernah terpuruk akibat Pandemi. “ Mohon penjelasannya untuk program –program tersebut,” kata Vina.
Kemudian, guna meningkatkan target Pencapaian APBD yang akan dicapai, kami mendorong kepada pemerintah daerah untuk dapat melakukan studi potensi pajak dan retribusi daerah, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat independen. Supaya bisa mengetahui secara pasti, berapa sebenarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penentuan target pendapatan daerah setiap tahunnya. (Arya)