TANJUNG PANDAN, BELITONGBETUAH. com — Ada 7 poin yang disampaikan Fraksi Nasdem dalam Pandangan Umum terhadap Raperda tentang APBD Kab. Belitung Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin ( 3/10).
Salah satunya, mengenai honorarium RT dan RW yang bertahun-tahun tidak mengalami kenaikan. Usulan ini menjadi pertimbangan Fraksi Nasdem, selain merupakan Pokir dari reses para anggota dewan juga dengan melihat proyeksi anggaran pendapatan meningkat dari tahun sebelumnya. Terpenting, mengingat keberadaan RT/RW merupakan garda terdepan dari Pemerintah Daerah, yang berhubungan langsung kepada masyarakat.
Terkait hal ini, ditemui usai Rapat Paripurna, juru bicara Fraksi Nasdem Agung M. Wira mengatakan,’’ RT/RW ini ujung tombak Pemerintahan. Garda terdepan. Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat, apapun bentuk program dari Pemerintah, dan apapun bentuk kejadian dalam masyarakat. Mereka selalu diundang dari warga, dan selalu datang. Terus mun ade masalah mereka dipanggil. Dak tau jam berape ke, warga pasti melapor,’’ bebernya.
Agung juga menyebutkan, kalau Pak RT ini selalu sigap. ‘’ Orang lapor ke Pak RT, dak tahu jam berape. Dak tahu Pak RT neh ade bensin atau endak, mereka tetap jalan. Jadi soal honor mereka sudah saatnya di kaji ulang. Di naik ek lah. Ape agik, harga kebutuhan naik, BBM naik. Sebagai perangkat yang berada di depan, seyogya-nya kita juga harus memperhatikan mereka. Memang, mereka ini berkerja atas dasar ikhlas dan mengabdi pada masyarakat, tapi kita tetap harus mengerti dan memahami keadaan mereka,’’ imbuh Agung lagi.
Adapun 6 poin lainnya yang menjadi catatan Fraksi Nasdem dalam Pandangan Umumnya, yakni: 1, Mengapresiasi proyeksi pendapatan daerah dalam struktur rancangan APBD 2023 yang meningkat 4,91 % dibandingkan target pendapatan sebelumnya. Ke-2, Meminta penjelasan kepada Bupati, sektor mana saja tahun 2023 yang diprioritaskan untuk meningkatkan PAD. Terus, apakah fasilitas umum sudah menjadi fokus perhatian Pemda, mengingat hal tersebut berpengaruh pada IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat).
Ke-3, Dalam hal belanja daerah yang dikelompokkan atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, meminta penjabaran kepada Bupati secara terperinci terhadap turunnya alokasi belanja operasi pada Rancangan APBD 2023 sebesar 3,80 %, dibanding APBD Induk 2022.
Ke-4, Pedulinya masyarakat terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan peliharaan, bila dilihat dari kunjungan ke Puskeswan maupun Praktek Dokter Hewan diluar milik Pemda, Fraksi Nasdem dalam hal ini mengingatkan Pemerintah beserta OPD terkait, untuk melihat peluang tersebut bagi optimalisasi dan intensifikasi PAD di sektor beragam.
Ke-5, banyak Pokir dari reses yang sudah bertahun-tahun tidak terakomodasi, dengan alasan keterbatasan anggaran. Padahal Pokir yang diajukan merupakan kebutuhan dan diajukan langsung masyarakat. Terakhir, mempertanyakan program pembangunan food court senilai Rp 12 miliar. Apakah sudah dikaji dan sesuai dengan aturan. Mengingat, pembangunan sentra kuliner di Tanjung pendam sampai saat ini belum terkelola dengan baik.
Untuk poin terakhir, Fraksi Nasdem menyarankan agar dibuat lebih sederhana, tapi dengan fasilitas yang mumpuni dan parkir yang sesuai, guna melihat sejauh mana animo masyarakat.
‘’Dengan nilai investasi lebih kecil, sisa anggaran pembangunan tersebut, bisa dialokasikan untuk program lain seperti mengakomodir Pokir, honor RT/RW serta fasilitas umum lainnya yang berorinetasi pada kesejahteraan masyarakat,’’ paparnya. (Yusnani)
