Belitung, belitongbetuah.com – Anggota Komisi I DPRD Belitung, Wahyu Afandi berkomitmen akan memperjuangkan pembangunan prioritas jalan permukiman di Pulau Seliu, Kecamatan Mambalong sepanjang kurang lebih 34 Kilo Meter (KM).
“Jalan pulau, permukiman penduduk di Pulau Seliu kurang lebih ada 12 KM. Kemudian di jalan lingkaran di dusun 1 yang masuk usulan ada 22 KM,” kata Wahyu kepada BB usai rapat paripurna pada agenda laporan pelaksanaan reses Anggota DPRD masa persidangan I tahun sidang 2022 – 2023 dan pembentukan pansus pembahasan Raperda perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2017 tentang barang milik negara, Senin (5/12)
Wahyu menjelaskan, sebelumnya di 2019 sudah pernah membicarakan pembuatan jalan di Pulau Seliu. Bahkan pada acara pelaksanaan reses di tahun yang sama juga, “ Kita sudah mengundang 25 anggota DPRD beserta Bupati untuk hadir ke Pulau Seliu guna melihat langsung kondisi infrasukstur di sana,” katanya.
Sebenarnya, ujar Wahyu tahun 2019, usulan tersebut sudah masuk, sifatnya skala prioritas. Tapi kalau itu tidak bisa dilaksanakan karena anggaran keuangan daerah, karena adanya pandemi covid-19 sepanjang lebih dari 2 tahun.
“Jadi saya sampaikan pada paripurna hari ini. Saya betul-betul menguatkan, artinya biar menjadi skala prioritas untuk dibangun, karena kondisi jalan lingkungan kami ini, dari 2019 sampai sekarang memang betul-betul keadaan rusak parah,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya jalan tersebut memang sudah dilakukan pengaspalan, namun tidak maksimal, karena belum lama diaspal sudah rusak. “Kita melihat sekarang, Alhamdulillah kecamatan Selat Nasik, kemaren baru launching kepal besar sebagai akses untuk membawa penumpang secara umum, dan itu memang sangat layak sekali untuk orang berkunjung ke Selat Nasik dengan fasilitas armada seperti itu, kami maunya juga, Pulau Seliau seperti itu,” harapnya lagi.
Kemudian, pada anggaran tahun 2023, pembangunan jalan tersebut kembali diusulkan menjadi skala prioritas guna mendukung pembangunan di Pulau Seliu, yang nantinya akan dilaksanakan secara bertahap.
“Kalau bicara bertahap, memang kita tidak minta secara utuh di bangun. Karena kita juga menghitung dari pada kemampuan keuangan daerah, ada banyak desa-desa lain yang melakukan pembangunan juga,” pungkasnya. (Arya)
