Belitung, belitongbetuah.com — Sekitar 500 orang, penuhi Gedung Serba Guna, Pemkab Belitung. Hadiri acara Reses Rudianto Tjen, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Sabtu malam (12/8/2023). Beliau didampingi Ketua DPC PDIP Kab. Belitung Taufik Mardin, Ketua DPRD Belitung Ansori. Hadir pula Sylpana, Vina Crystin Ferani, Taufik Rizani, Maswandi dan Ni Wayan Krisna, anggota DPRD Belitung.
Seolah tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, warga bertubi-tubi menyampaikan aspirasinya. Antara lain, terkait kebijakan pemerintah terhadap bidang kesehatan, mengenai gas 3 kilo yang jadi kebutuhan dasar warga, minimnya gaji RT, serta kurangnya lahan pertanian yang ada.
Ditemui usai acara, Rudianto Tjen mengatakan banyak informasi yang didapat dari kawan-kawan, dalam Reses ini yang nanti akan ditindak lanjuti ke Pusat. Pertama, mengenai kebijakan pemerintah, seperti yang disampaikan dari kalangan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) tentang UU Omnibus Law.
‘’Mereka sangat memahami Undang-Undang tersebut sudah lahir, tapi dengan lahirnya Undang-undang inikan, eksekusinya banyak, baik melalui Perpres maupun PP. Mereka sangat berharap dengan aturan turunannya itu, minta IDI dilibatkan secara aktif, terutama untuk bidang-bidang kesehatan, karena selama inikan IDI yang paling paham,’’ katanya.
Kemudian, untuk permasalahan gas 3 kilo, juga akan disampaikan ke Pusat, mengingat gas 3 kilo adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Selain itu, ia menyarankan agar Pemerintah Daerah harus tegas.
‘’ Gas ini sering-sering hilang bukan karena kuota, tapi permainan oknum-oknum tertentu. Tapi saya gak tahu ya, untuk daerah sini apa ada atau endak. Tapi dibanyak daerah di Republik ini, banyak permainan-permainan dari oknum-oknum tertentu yang menyalahkan gunakan hak yang menjadi milik rakyat ini, tapi disalah gunakan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri,’’ tukasnya.
Menurutnya, urusan gas harus dikaji secara paripurna, apa sih yang jadi masalahnya. Kalau misalnya memang pengiriman terlambat, maka Pemerintah harus cepat-cepat evaluasi. ‘’ Tadi seperti disampaikan { dalam Reses} mau beli gas 3 kilo masih pakai KTP, pakai KK, karena memang permainan di luar sana banyak manipulasi. Sehingga banyak orang yang tidak layak menggunakan gas 3 kilo, tapi mereka memborong gas yang 3 kilo,’’ tuturnya.
Hal lain yang ia soroti, mengenai lahan pertanian. Menurutnya, dengan jumlah penduduk makin bertambah, maka lahan pertanian dibutuhkan lebih banyak lagi, sementara informasi yang di dapat, hutan lindung masih cukup luas di daerah kita.
“ Jadi, Saya pikir Pemerintah Daerah harus mengajukan usulan kepada Menteri Kehutanan. Tentu saja kita akan bantu sampaikan ke Menteri Kehutanan untuk mempertimbangkan dengan bijaksana supaya banyaknya hutan-hutan lindung ini perlu di evaluasi lagi. Mungkin diubah statusnya, untuk diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mempunyai lahan yang cukup untuk melakukan pertanian. Jadi, masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan hidup,’’ imbuhnya.
Berikutnya, permasalahan gaji RT yang sangat minim. ‘’ Indonesia kan sudah ada UMR, Saya pikir gak layak jugalah kalau terlalu jauh di situ,’’ katanya, sambil menyebutkan memang urusan ini terkait dengan kemampuan keuangan daerah. ‘’ Tapi, kita sesuaikan, lebih layak lagilah (gajinya),’’ pungkas Rudianto. (Yusnani)
Yuk, ikutin terus perkembangan informasi seputaran Belitong melalui media online belitongbetuah.com atau cukup meng-klik link Fanpage Facebook -nya Belitong Betuah yang selalu menyajikan berita terlengkap seputaran Belitong yang kami update…
