Belitung, belitongbetuah.com – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia naik dari 5,3 persen menjadi 5,17 persen di tahun 2023.
Hal itu dikatakannya dalam konferensi pers di Hotel BW Suite Tanjung Pandan usai Rakor pengendalian inflasi bersama PJ Gubernur dan seluruh Bupati/Wakil Kota di Provinsi Babel, Jumat (15/9/2023).
Disampaikan pula, dari sisi inflasi juga terjaga diangka 3,27 persen, menunjukkan pertumbuhan yang bagus dibandingkan dengan negara-negara lain, sesuai target Presiden Jokowi
“Ini angka yang masuk target kita, target bapak Presiden 3 persen plus minus. Jadi kalau 4 persen masih toleransi, 2 persen juga devaluasi, itu juga masih bisa toleransi,” katanya.
Salah satu upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi adalah kerja sama Pusat dan Daerah. “ Semua daerah harus bergerak untuk menjaga dan meningkatkan ekonomi,” imbuhnya.
“Saya menghargai, di Provinsi Bangka Belitung pertumbuhan ekonominya 5,4 persen. Sementara inflasi juga meskipun di atas nasional sedikit 3,27 persen, tapi diangka 3,5 atau 3,4 persen itu juga masih bagus,” tambahnya lagi.
Sehubungan hal itu, Tito meminta angka inflasi Provinsi untuk diturunkan. Yang menjadi catatannya adalah instrumen untuk menjaga ekonomi daerah itu, utamanya APBD.
“Pendapatan dan belanja idealnya pendapatan lebih tinggi dari pada belanja, itu artinya surplus. Jangan sampai terjadi belanja lebih tinggi dari pada pendapatan, itu namanya minus. Kalau minus yang terjadi ngutang atau kalau ada (anggaran) sisa lebih tahun lalu (Silpa) itu digunakan. Kalau silpa tidak digunakan belanja, program dikurangi, itu terjadi,” tuturnya.
Ia menyebutkan, “ Saya melihat pada waktu perencanaan APBD di Provinsi Bangka Belitung, sudah akan kelihatan terjadi defisit anggaran, karena pendapatannya lebih kecil dari pada belanja. Meski begitu, pendapatannya harus tepat memenuhi target”.
Lebih lanjut, ia katakan pendapatannya sampai dengan Agustus cukup bagus, termasuk 10 Provinsi tertinggi di Indonesia diangka 65 persen. Di atas angka rata-rata nasional untuk seluruh Provinsi Kabupaten/Kota.
“Provinsi Bangka Belitung di atas, namun belanjanya baru 50 -an persen. Meskipun di atas nasional tapi alangkah baiknya kalau digenjot belanjanya, cek mungkin Kepala-kepala Dinas yang rendah-rendah (penyerapan anggaran) suruh naikin supaya ada uang beredar di masyarakat,” tukasnya.
Menurutnya, instrumen APBD Pemerintah Daerah sangat penting untuk membuat peredaran uang di masyarakat dan menstimulasi swasta.
Bila uang beredar di masyarakat, otomatis daya beli masyarakat akan meningkat, konsumsi rumah tangga akan meningkat, kalau konsumsi rumah tangga meningkat, angka terpenting mengkontribusi angka pertumbuhan ekonomi.
Tito menjelaskan berdasarkan hasil Rakor Provinsi Babel, pendapatannya bagus, hanya belanjanya yang perlu ditingkatkan. “ Ada beberapa Kabupaten di Babel, salah satunya Pangkal Pinang, yang pendapatannya bagus, tapi belanjanya yang perlu ditingkatkan,” sebutnya.
Tapi ada juga satu kabupaten di Babel yang belanjanya melebih pendapatan. “Ini kenapa. Ini kalau terjadi belanja lebih tinggi dari pada pendapatan yang terjadi adalah satu mengambil sisa lebih (silpa) tahun lalu. Tapi kalau itu di pakai untuk nutupin bagus, tapi jangan sampai ngutang. Karena, utang itu akan menjadi beban bagi pejabat berikutnya nanti,” ujar Tito.
