Terkait Tuntutan Masyarakat, DPRD Belitung Ajak 3 Orang Perwakilan ke Pusat

oleh -
IKLANPUASA2025-01ADIZAHRIADIDINASPENDIDIKANPROVBABEL
IKLANPUASA2025-02DRRATIHRSUDMARSIDI
IKLANPUASA2025-03DESACERUCUK
IKLANPUASA2025-04DESAAIKPELEMPANGJAYA
IKLANPUASA2025-05DESASUNGAISAMAK
previous arrow
next arrow
Shadow

Belitung, belitongbetuah.com – Masyarakat Membalong menuntut agar izin PT. Foresta Lestari Dwikarya dicabut. Ini tuntutan maksimal. Tuntutan minimumnya, plasma 20 % di lahan HGU.

IKLANPUASA2025-08DESAAIRSERUK
IKLANPUASA2025-10DESATANJONGTINGGI
IKLANPUASA2025-12DESAJURUSEBERANG
IKLANPUASA2025-18DESAIBUL
IKLANPUASA2025-20DESALASSAR
previous arrow
next arrow
Shadow

Dari paparan perwakilan masyarakat dalam audiensi yang dilakukan di Ruang Bamus DPRD, mengenai persoalan- persoalan yang terjadi terhadap perusahaan tersebut, DPRD Belitung sepakat akan mengajak dan memfasilitasi 3 orang perwakilan masyarakat berangkat ke Kementrian Pertanian.

Hal yang sama juga di katakan oleh Pj Bupati Belitung Yuspian, terkait permintaan tersebut.

“Kita akan memproses ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana nanti secara teknisnya akan mengajak 3 orang perwakilan masyarakat untuk bersama-sama menemui pihak yang berwenang.”

Baca Juga: Tingkatkan Koordinasi dan Sinergitas, DPRD Belitung Adakan Rapat Bersama Pj Bupati

Baca Juga: Penyebab Tingginya Inflasi Belitung, 80% Komoditas di Pasaran Dari Luar

“Kita nanti akan sama-sama berangkat ke Jakarta sama anggota dewan juga, biar nanti mendengar seperti apa persoalan ini, terkait pencabutan izin,” katanya.

IKLANPUASA2025-14DESAPADANGKANDIS1
IKLANPUASA2025-15DESAKEMBIRI
IKLANPUASA2025-19DESABADAU
IKLANPUASA2025-16DESASIMPANGRUSA
IKLANPUASA2025-17DESAAIRBATUBUDING
previous arrow
next arrow
Shadow

Selanjutnya, mengenai 11 orang rekan-rekan yang sedang menghadapi proses hukum, sebagai Ketua Forkopimda, dirinya akan segera melakukan rapat koordinasi. Pembahasan katanya akan dilakukan sebelum vonis pengadilan terjadi.

“Nanti kita akan menghadirkan seluruh pihak terkait, dalam hal ini penegak hukum, baik itu Ketua Pengadilan, Kejaksaan Negeri, termasuk TNI/Polri,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Ansori mengatakan, dengan mengajak 3 orang perwakilan ke Kementerian, supaya mereka tahu seperti apa mekanisme pencabutan izin tersebut. Keberangkatan itu dijadwalkan, Rabu (10/1/2024).

Untuk biaya tiket keberangkatan akan diakomodir oleh anggota DPRD dari Dapil Membalong. Sedangkan penginapan dan biaya transportasi akan ditanggung oleh Pemerindah Daerah. (Arya)


Yuk, ikutin terus perkembangan informasi seputaran Belitong melalui media online belitongbetuah.com atau cukup meng-klik link Fanpage Facebook -nya Belitong Betuah yang selalu menyajikan berita terlengkap seputaran Belitong yang kami update…

IKLANPUASA2025-06DESAGUNUNGRITING
IKLANPUASA2025-07DESATANJUNGRUSA
IKLANPUASA2025-09DESAPERAWAS
IKLANPUASA2025-11DESAPERPAT
IKLANPUASA2025-13DESAMENTIGI
previous arrow
next arrow
Shadow

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *