Belitung, belitongbetuah.com – DPRD Belitung ajak perwakilan masyarakat Membalong ke Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN terkait penyelesaian konflik dengan perkebunan sawit PT. Foresta Lestari Dwikarya.
Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Ansori mengatakan, pertemuan berlangsung tanggal 10 Januari lalu bersama Komisi II DPRD. Tujuannya, mencari kejelasan mengenai tuntutan masyarakat yang tak kunjung selesai.
Ujar Ansori, di Kementerian Pertanian, mereka pertemu dengan Dirjen Perkebunan. Dalam pertemuan itu dijelaskan tentang mekanisme soal aturan plasma Permen 18 tahun 2021.
Baca Juga: Pj Bupati Belitung Tekankan, Investor Kelapa Sawit Bisa Menjaga Hubungan Baik Dengan Masyarakat
Baca Juga: Aksi Massa Dukung Vonis Bebas 11 Pejuang Keadilan Membalong
Untuk IUP dan luasan HGU tidak terjadi selisih. Maksudnya, IUP berpatokan dengan luasan HGU.
Kemudian mengenai tumpang tindih HGU di lahan bersertifikat milik masyarakat. Kata Ansori, nanti akan dilihat secara jelas serta ditinjau ulang oleh mereka
Baca Juga: Sebelum Putusan: Pemkab Belitung Akan Fasilitasi Perdamaian Antara Foresta Dengan Pihak Keluara
“Jadi nanti itu akan di tinjau dari Kementerian Pertanian. Kementerian ATR/BPN juga akan meninjau ulang mengenai luasan HGU,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk tindak lanjut persoalan tersebut, akan dilakukan langsung oleh Kementerian. Dalam hal ini, DPRD hanya memfasilitasi masyarakat.
Selanjutnya, bila tidak ada lahan yang bisa dijadikan plasma, maka perusahaan wajib memfasilitasi ekonomi produktif. (Arya)
Yuk, ikutin terus perkembangan informasi seputaran Belitong melalui media online belitongbetuah.com atau cukup meng-klik link Fanpage Facebook -nya Belitong Betuah yang selalu menyajikan berita terlengkap seputaran Belitong yang kami update…
