Belitung, belitongbetuah.com – Ketua Bawaslu Babel, EM Osykar mengingatkan Pilkada 2024 milik masyarakat, sehingga harus berperan dalam pengawasan partisipatif.
Hal itu ia katakan dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama komunitas Tamia di salah satu cafe di Tanjungpandan, Minggu (25/8/2024).
Sebutnya, Pemilihan Kepala Daerah menyangkut 5 tahun ke depan, otomatis wajib menjadi kepedulian bersama dalam mengawal dan mengawasi secara prosedural yang bermuara pada hasil yang sesuai harapan, berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Arif Rasman Dilantik Jadi Ketua Bravo 5 Belitung, Bersama Sunardi Maju Pilkada 2024
Akhir-akhir ini ujar EM, Bangka Belitung tersorot media, bukan karena pesta demokrasinya, tapi kasus korupsi timah. Hal ini menjadi referensi dan alasan kita untuk menetapkan pilihan dalam memilih pemimpin, baik di Provinsi maupun di Kabupaten.
Bawaslu merupakan lembaga yang bertugas dan berkewajiban mengawal jalannya pesta demokrasi tahapan demi tahapan. Sabtu (24/8/2024) KPU resmi mengumumkan ambang batas pencalonan kepala daerah minimum 20% jumlah kursi atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam DPRD atau 10 persen perolehan suara sah partai politik/gabungan parpol.
Baca juga: Ketua Umum PBL Letjend TNI (Purn) Sumardi Lantik Pengurus Pimpinan Bravo Lima Cabang Belitung
“Penduduk kita setiap kabupaten tidak ada yang lebih dari 250 ribu jiwa. Penduduk Belitung mencapai sekitar 180 ribu jiwa. Jadi kalau dilihat dari koalisi partai harus 20 persen, tapi kalau perolehan suara, itu minimal 10 persen atau sekitar 18 ribu sudah bisa mengusung calon,’’ tuturnya.
Dia menambahkan, apalagi Pilkada di Belitung ini banyak kandidat yang bermunculan, jadi tidak ada istilah melawan kotak kosong seperti di daerah lain. Dari situ Bawaslu melihat bahwa kepedulian masyarakat lebih besar dan kalau di flas back ke belakang pernah terjadi perselisihan sengketa Pilkada.
‘’Setiap 5 tahun itu pasti ada sengketa Pilkada, pasti masuk. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana pada pesta demokrasi nanti di 27 November berjalan kondusif,’’ harapnya.
Tentu Bawaslu akan mengawasi setiap pelaksanaan Pemilu agar di setiap tahapan berjalan lancar, tidak terjadi pelanggaran. “Pelanggaran yang paling rawan dilakukan pada saat tahapan kampanye,” ucap EM.
Lanjutnya, dalam pelaksanaan Pilkada nanti, biarpun jumlah anggota Bawaslu terbilang sedikit, pihaknya akan melibatkan banyak pihak seperti stakeholder, masyarakat, media, akademisi, komunitas, tokoh adat dan toko agama dalam pengawasan, sebab pesta demokrasi adalah tanggung jawab bersama.
‘’Apa pun itu hasilnya, pesta demokrasi menjadi tanggung jawab bersama, karena ini keterkaitannya 5 tahun ke depan kepemimpinan di daerah kita,’’ pungkasnya. (Arya)
Yuk, ikutin terus perkembangan informasi seputaran Belitong melalui media online belitongbetuah.com atau cukup meng-klik link Fanpage Facebook -nya Belitong Betuah yang selalu menyajikan berita terlengkap seputaran Belitong yang kami update. . .
