Belitung, belitongbetuah.com — Cerita gas LPG 3 kg langka di Belitung bukan hal baru. Cerita harga gas 3 kg mahal, jauh di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) bukan pula hal baru.
RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPRD Belitung mengenai persoalan gas melon ini, entah berapa kali diadakan. Kunker Anggota DPRD Provinsi ke Pemkab Belitung, dengan mengundang Pertamina dan para distributor juga bukan tak pernah dilakukan.
Faktanya, persoalan ini tak pernah selesai. Apakah benangnya, sudah terlalu kusut, sehingga sulit untuk di urai. Apakah tak ada pengawasan. Atau pengawasannya angin-anginan, sehingga beberapa bulan sekali muncul situasi dan kondisi seperti ini dalam masyarakat.
Tampaknya, label pada tabung dengan tulisan ‘ Hanya Untuk Masyarakat Miskin’ itu tak mempan bagi pedagang gas. Data masyarakat yang berhak atas gas 3 kg, di suatu pangkalan, mungkin sudah tak utuh.
Soalnya, tak jarang orang Tanjungpandan beli gas di Membalong, dan orang Membalong beli gas di Tanjungpandan, bukan rahasia lagi. Jika lintas kecamatan terjadi, maka lintas Desa, lintas Kelurahan bahkan lintas RT pasti terjadi.
Berangkat dari kondisi ini, Pemkab Belitung, DPRD beserta unsur Forkopimda, bertekad mengembalikan tujuan ke alur yang sebenarnya. Yaitu, gas 3 kg itu untuk masyarakat miskin, produk yang mendapat subsidi dari Pemerintah, sehingga harus dijual sesuai dengan HET nya Rp 18.000.
Berangkat dari sini, maka pada Rabu (22/1), bertempat di halaman kantor Kejaksaan Negeri Belitung, diadakan pertemuan dengan seluruh agen dan pangkalan gas 3 kg, yang berjumlah ratusan itu. Hadir juga, Pj Bupati Belitung Mikron Antariksa, Ketua DRPD Belitung Vina Cristyn Ferani dan Sales Branch Manager Rayon II Belitung Mulian Pratama
Pada kesempatan itu, Kajari Belitung Bagus Nur Jakfar mempersilahkan para agen dan pangkalan untuk menyampaikan persoalan terkait penyaluran gas ke masyarakat.
