Belitung, belitongbetuah.com— Sehubungan adanya efisiensi anggaran dengan diberlakukannya inpres nomor 1 tahun 2025, telah terjadi perubahan besar pada sistim kerja birokrasi, sehingga ASN di Belitung harus siap beradaptasi terhadap kondisi tersebut.
Dalam hal ini Pj Sekda Belitung meyakini para ASN tetap fokus menjalani pekerjaannya sesuai dengan tupoksi masing-masing, sebagaimana yang telah diamanahkan sebagai abdi negara.
“ Kami berharap dan meyakini semangat kerja para ASN tidak kendor dan bekerja sesuai tupoksi, walaupun dananya terpotong,” katanya.
Namun dia berpendapat bahwa masing-masing Kepala OPD punya strategi untuk menghadapinya, mengingat ada kegiatan yang anggarannya di potong dan ada pula yang dibuang.
“ Ini terjadi bukan hanya di Belitung, tapi di seluruh Kabupaten Kota di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Terkait dengan pemotongan anggaran, Marzuki ungkapkan bahwasanya setiap kegiatan akan dilihat dari tingkatan prioritasnya. “ Maksudnya, jika kegiatan itu mendukung visi misi Pemerintahan Kabupaten Belitung, harus kita laksanakan, meskipun porsinya di perkecil,” terang Marzuki.
“ Tapi kalau ada kegiatan yang bukan tidak penting, tapi tambahan dalam konteks prioritas tadi, itu bisa saja di tunda, apakah di ABT atau di 2026. Jadi dilihat dari tingkat urgensi dan prioritasnya,” tambahnya lagi.
Hal serupa juga diterapkan untuk perjalanan dinas luar tiap-tiap OPD. “ Ini juga harus di atur, kalau dulu berangkat 3 atau 4 orang, sekarang cukup 1 atau 2 orang. Disesuaikan dengan urgensi acaranya,” terang Marzuki.
Lebih lanjut ia katakan, jika Belitung mengalami defisit anggaran sebesar Rp 115 Miliar. Untuk menutupi itu, salah satunya dengan pemotongan TPP ( Tambahan Penghasilan Pegawai) sebesar 10 persen.
“ Kita harus mencari cara, bagaimana menutupinya. Jadi rasa empati kita sebagai ASN, kita bersepakat, walaupun pasti ada yang merasa kurang setuju. Kok di potong. Tapi karena keadaan kita, yah mau tidak mau. TPP itu kan dasarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali gaji. Kalau gaji sudah ditetapkan,” beber Marzuki.
Soalnya, jika cara ini tak ditempuh banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Apalagi, Belitung tak mau seperti banyak daerah lain yang terhutang.
“ TPP itu adalah jalan terakhir. Jalan lain juga sudah kita lakukan. Nanti kalau keuangan kita sudah baik, bisa kembali lagi,” ujar Marzuki.
Walau terjadi pemotong TPP 10 persen, Marzuki kembali meyakini jika kondisi inipun tetap tidak mempengaruhi etos kerja para ASN. “ Karena itulah jiwa korsa. Inilah arti sesungguhnya jiwa pengabdian kami selaku PNS,” tandasnya. (Yusnani)
